Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dengan penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku yang sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pembangunan kesehatan adalah tanggungjawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan secara mandiri menjaga kesehatan mereka, maka niscaya tujuan pembangunan kesehatan sulit tercapai. Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut.
Kebijakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di hampir seluruh negeri ini yang telah banyak dijadikan komoditas politik, dinilai belum cukup untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Idealnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan upaya promotif-preventif dengan membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Perlu diketahui bahwa pergeseran paradigma pembangunan kesehatan dari paradigma sakit ke paradigma sehat secara langsung memposisikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan kesehatan. Ini berarti bahwa masyarakat adalah sasaran sekaligus pelaku pembangunan kesehatan. Dengan demikian diperlukan suatu langkah inovatif untuk menggerakkan segala potensi masyarakat sebagai wujud kontribusi dan partisipasi aktif membangun dan memelihara lingkungan yang sehat serta meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kegawatdaruratan dan ancaman bencana.
Untuk mewujudkan sistem kemasyarakatan tersebut perlu dibentuk komunitas masyarakat siaga yang siap bergotong royong secara swadaya dalam bidang kesehatan dengan mengandalkan potensi yang ada dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang terorganisir secara rapi ini akan menopang program kerja puskesmas sekaligus memposisikan puskesmas hanya sebatas fasilitator dan sarana rujukan tingkat dasar. Masyarakatlah yang merencanakan dan melaksanakan program kesehatan di daerahnya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilingkungannya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu puskesmas dimanapun berada memiliki kecenderungan program yang sentralistik dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang sama. Fluktuasi cakupan program yang berbeda antar puskesmas sangat dipengaruhi oleh responsibilitas masyarakat selaku obyek dan subjek pembangunan, sehingga untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan program yang diselenggarakan oleh sebuah puskesmas, dibutuhkan penggerakan masyarakat melalui gerakan-gerakan lokal secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahaan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat propinsi yang pada ujungnya akan terwujud Indonesia Sehat.
Pembangunan kesehatan adalah tanggungjawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan secara mandiri menjaga kesehatan mereka, maka niscaya tujuan pembangunan kesehatan sulit tercapai. Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut.
Kebijakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di hampir seluruh negeri ini yang telah banyak dijadikan komoditas politik, dinilai belum cukup untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Idealnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan upaya promotif-preventif dengan membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Perlu diketahui bahwa pergeseran paradigma pembangunan kesehatan dari paradigma sakit ke paradigma sehat secara langsung memposisikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan kesehatan. Ini berarti bahwa masyarakat adalah sasaran sekaligus pelaku pembangunan kesehatan. Dengan demikian diperlukan suatu langkah inovatif untuk menggerakkan segala potensi masyarakat sebagai wujud kontribusi dan partisipasi aktif membangun dan memelihara lingkungan yang sehat serta meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kegawatdaruratan dan ancaman bencana.
Untuk mewujudkan sistem kemasyarakatan tersebut perlu dibentuk komunitas masyarakat siaga yang siap bergotong royong secara swadaya dalam bidang kesehatan dengan mengandalkan potensi yang ada dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang terorganisir secara rapi ini akan menopang program kerja puskesmas sekaligus memposisikan puskesmas hanya sebatas fasilitator dan sarana rujukan tingkat dasar. Masyarakatlah yang merencanakan dan melaksanakan program kesehatan di daerahnya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilingkungannya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu puskesmas dimanapun berada memiliki kecenderungan program yang sentralistik dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang sama. Fluktuasi cakupan program yang berbeda antar puskesmas sangat dipengaruhi oleh responsibilitas masyarakat selaku obyek dan subjek pembangunan, sehingga untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan program yang diselenggarakan oleh sebuah puskesmas, dibutuhkan penggerakan masyarakat melalui gerakan-gerakan lokal secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahaan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat propinsi yang pada ujungnya akan terwujud Indonesia Sehat.
